PROBOLINGGO, – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak pada angka saat mengukur keberhasilan program pemerintah.
Baginya, data memang penting. Namun, angka tidak akan banyak berarti jika pemerintah tidak memahami persoalan di balik data tersebut.
Pesan itu disampaikan Haris saat mengikuti paparan Kecamatan SAE Award 2026 di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (14/9/2026).
Ia menyoroti munculnya perbedaan data, salah satunya terkait anak tidak sekolah dan stunting.
Menurut Haris, perbedaan angka tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menentukan program. Pemerintah harus mengetahui dari mana data tersebut berasal dan bagaimana angka itu dihitung.
“Saya meminta sumber data, tahun pengambilan serta dasar penghitungan diperjelas sebelum digunakan sebagai pijakan program pemerintah,” terangnya.
Haris meminta data dari kecamatan disandingkan dengan data penelitian pendidikan. Jika ditemukan perbedaan, pemerintah harus mencari tahu penyebabnya sebelum menentukan langkah intervensi.
“Ini kesempatan untuk menyelaraskan data antara data kecamatan dengan data penelitian pendidikan. Data yang berbeda-beda ini harus diproses dan disesuaikan,” pintanya.
Namun, Haris menegaskan pekerjaan tidak boleh berhenti setelah data berhasil diselaraskan.
Ia meminta persoalan yang muncul dari data tersebut dikaji lebih dalam agar pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah kasus, tetapi juga memahami penyebabnya.
“Coba dibuatkan kajiannya. Itu kan tidak bisa hanya kita mencari data. Tapi kajiannya untuk menyelesaikan persoalannya,” jelasnya.
Stunting Jangan Hanya Dilihat dari Angka
Haris mencontohkan persoalan stunting yang menurutnya tidak cukup ditangani dengan mengejar penurunan angka.
Kondisi kehidupan masyarakat harus menjadi bagian dari kajian. Salah satunya aktivitas ibu yang bekerja di ladang yang dapat memengaruhi pola pengasuhan dan kondisi keluarga.
“Tidak bisa hanya mencari data. Kita harus mengkaji bagaimana menyelesaikan persoalannya,” katanya.
Ia menilai pendekatan penyelesaian masalah harus disesuaikan dengan karakter masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak bisa sekadar menyalin pola penanganan dari daerah lain.
“Orang-orang yang ke ladang itu ibu-ibunya juga bekerja. Tetapi pendekatannya harus dikaji,” lanjut Haris.
Bukan Banyak Rapat, tapi Masalah Selesai
Dari persoalan data, Haris kemudian mengarah pada cara kerja birokrasi. Ia meminta aparatur tidak mengukur keberhasilan hanya dari banyaknya rapat dan kegiatan.
Menurutnya, ukuran paling sederhana dari kinerja pemerintah adalah apakah persoalan masyarakat benar-benar selesai.
“Saya sebenarnya tidak ingin terlalu banyak rapat-rapat. Tetapi persoalan selesai itu yang paling penting. Itu yang menjadi acuan kinerja,” ujarnya.
Haris juga meminta aparatur tidak menunda pekerjaan yang sebenarnya dapat segera diselesaikan.
Ia mengingatkan, menunda pekerjaan bukan sekadar persoalan kedisiplinan, tetapi berkaitan dengan amanah yang diemban setiap aparatur.
“Korupsi itu tidak hanya tentang materi atau duit saja. Satu hal kecil saja, menunda pekerjaan, itu adalah potensi yang membuat kita melemahkan amanah kita,” tegasnya.
“Jadi ada hal-hal yang jika kemudian bisa dikerjakan, segera saja dikerjakan,” sambung Haris.
Pesan tersebut menjadi penekanan Haris dalam paparan Kecamatan SAE Award 2026. Pemerintah Kabupaten Probolinggo didorong tidak berhenti pada capaian statistik.
Data harus benar, akar masalah harus dipahami, dan program harus berujung pada penyelesaian persoalan masyarakat.
